Independensi Tubuh KPK Setelah UU Nomor 30 Tahun 2002 Direvisi

Penulis :
Sumitro Rizky Sitanggang 
                                                                                                    
Terjadinya amandemen UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, pada tatanan implementasi memang membawa dampak  perubahan terhadap kedudukan, wewenang serta tugas lembaga kenegaraan Republik Indonesia, bahkan amandemen tersebut sampai pada tahap menambah  lembaga baru dan ada juga penghapusan lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga baru yang di bentuk  setelah era reformasi di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsillll (KPK) merupakan sebagai amanat dari ketentuan pasal 43 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999   tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dibentuk UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. 

Terbentuknya lembaga tersebut merupakan wujud karena sulitnya memberantas korupsi di Indonesia, secara tugas dimuat pada ketentuan pasal 6 dan kewajiban pada pasal 15  UU No. 30 Tahun 2002, KPK juga secara fungsi diberi wewenang khusus dalam KUHAP, misalnya: dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, memperoleh data keuangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya terkait transaksi keuangan terdakwa, didalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK berasaskan a). Asas kepastian hukum, b). Asas keterbukaan, c).Asas akuntabilitas, d). Asas kepentingan umum, e). Asas proporsionalitas, maka dengan demikian kedudukan KPK kerap diketahui sebagai lembaga yang bersifat  independen yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman akan tetapi tidak dibawah kekuasaan kehakiman.  

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu  lembaga yang selama ini kita kenal sifatnya mandiri dan bebas dari interfensi pihak mana pun (independen) sebagaimana penjelasan pada pasal 3 UU KPK, berkaitan dengan revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI kepada Presiden RI, ada beberapa poin poin krusial yang  seharusnya dapat ditimbang ataupun ditinjau kembali demi kualitas kelangsungan lembaga KPK yang  berstatus netral untuk kedepannya dalam perwujutan pemberantasan korupsi, secara jelas revisi UU 30/2002  pada 1. pasal 1 dan 24 (KPK cabang kekuasaan Eksekutif, Pegawai KPK adalah ASN), 2. pasal 12 (Penyadapan Harus Ijin Dewan Pengawas Dewan KPK) 3. Pasal 6, 43 dan 45 (KPK harus sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya  sesuai hukum accara pidana) 4. Pasal 37 (tugas KPK diawasi oleh dewan pengawas yang dibantu oleh organ pelaksana pengawas, dalam hal revisi beberapa poin tersebut memang kesannya sudah mengarah pada sebuah terobosan terbaru untuk mengkolaborasikan beberapa fariasi status serta kedudukan KPK kedepannya, namun secara jelas sudah berbenturan terhadap pasal 3 UU KPK itu sendiri.  Sebagaimana yang tertuang di dalam Naskah Akademik RUU Republik Indonesia atas perubahan ke 2 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan gambaran situasi belum optimalnya kinerja lembaga penegak hukum lainnya untuk tentang pemberantasan korupsi, hal ini dapat kita lihat tertuang dalam konsiderans menimbang huruf b UU KPK. 

Secara dari pengertian independen adalah “Suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun”. Artinya suatu keberadaan yang mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Pada makna ini lah yang sukar di pahami dari pemaknaan pada poin pasal 24 ayat 2 menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Menurut penulis terkait dengan adanya perubahan tersebut dalam menjalankan tugas dan  fungsi serta wewenang sebagaimana yang sudah dijelaskan tentu akan sangat terbatas ruang geraknya mengingat terikatnya status ASN terhadap UU No. 5 Tahun 2014 yang melingkupi ruang lingkup ASN yang pastinya akan menginterfensi kewenangan-kewenangan penyidik KPK yang bersifat Independen. 

Sebelum adanya revisi ini, ditubuh KPK tidak terdapat Dewan Pengawas melainkan disebut Penasehat, pada revisi UU KPK tepatnya yang tertuang pada pasal 21 ayat 1b yang menyatakan Dewan Pengawas berjumlah 5 orang. Hadirnya dewan pengawas ini disambut pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat baikpun akademisi, menurut Oc Mardil selaku Direktur Pukat UGM “persyaratan menjadi dewan pengawas  dapat berpotensi menimbulkan konflik unsur kepentingan”. Demikian juga dengan pendapat Zaenur, “dengan soal Dewan Pengawas isinya bukan soal pengawasan tetapi juga sarat dengan pembatasan pembatasan kewenangan upaya hukum paksa seperti penyitaan, penggeledahan dan penangkapan, juga wewenang lain seperti penyadapan. Tujuannya adalah untuk membatasi OTT.” 

Oleh karena itu, senada dengan yang disampaikan oleh Zaenur, hadirnya dewan pengawas ini akan mengebiri wewenang penindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK, salah satunya itu adalah penyadapan, dimana penyadapan ini merupakan sebuah instrumen yang ampuh untuk menangkap dan menindak pelaku pelaku korup yang ada di Indonesia, kontradiksi seperti ini dapat menimbukan pertentangan ditubuh KPK yang berpotensi memperlemah gerak kerja dalam pemberantasan korupsi  

Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang berpotensi menghilangkan independensi KPK kedepannya. Dimana perubahan ini juga akan mempersempit ruang gerak KPK dalam proses kerja pemberantasan Korupsi. Semangat pemberantasan korupsi di indonesia ternyata  tidak dibarengi dengan penguatan KPK. Olehkarena itu masyarakat kiranya secara sadar dan aktif untuk besuara menolak revisi UU KPK. 


KOMENTAR

Ads

Nama

.id - Jejak Pencarian,4,#fempop,1,1000 Lilin,1,11TahunKompasiana,1,1965,1,2018,1,2019,3,3 Tahun,1,9 November,1,Adu Domba,1,Advokasi,2,Advokat,1,Agama,1,Ahok,1,AHY,1,Aibon,1,akbid santa benedicta pontianak,1,Aksi 3 Tahun Jokowi-JK,1,Alfred,1,Alfredo,1,Alfredo Pance Saragih,1,Aliansi Mahasiswa Siantar Simalungun (AMSS),3,Alumni,1,Anak,2,Ananda,1,Ancaman Pemilu,1,Anies,1,Anis Baswedan,1,Antikorupsi,1,Aquaman,1,Argentina,1,Artikel,39,Asian Games,1,Australia,1,Bahasa,1,Bahasa Inggris,3,Bakti Sosial,1,balaikota Jakarta,1,Bapa Kami,1,Bedah Buku,1,Beijing,1,Bengkulu,1,Berbuah,1,Berita,107,Berita Sumatera Utara,2,Berita. Sumatra Utara,2,Berjuang,2,Berkarya,2,Berubah,2,BeyondBlogging,1,Bidan,1,Biografi,1,Bitcoin,1,Black Panther,1,Black Pather,1,boarding pass,1,Budi Mulia,1,Budi Purba,1,Buku,5,Bumi,1,Bumi Manusia,1,Bunuh Diri,2,Bupati Simalungun,1,cadar,1,Camping Rohani,1,Candu,1,Candu Pesan,1,Candu Pesan Instan,1,Capres,1,Carla Makay,1,Catatan,2,Catatan Akhir Tahun,1,Cawapres,1,Cerpen,5,Cewek,1,Changi,1,chatting,1,Cinta,3,Cipayung,2,Cipayung Plus,2,Cookies and Bakery,1,Cooperative Learning,1,Cosmas Batubara,1,CR7,1,Crazy Rich Asians,1,Creative Minority,1,Curhat,1,da Lopez,1,Danau Toba,2,Dara. Kathulistiwa,1,Deepavali,1,Deklarasi,1,Demokrasi,5,Devide et Impera,1,Di Jakarta Tuhan Diburu dan Dibunuh,1,Dies Natalis PMKRI,1,Dilan,1,Dion Dhima,1,Diskusi Publik,2,Disrupsi,1,Ditolak,1,Diwali,1,DIY,1,Djarot Saiful Hidayat.,1,DKJ,1,Doa,1,Dogma,1,Donor Darah,1,Doraemon,1,Dosa,1,DPC PMKRI Jakarta Pusat,1,DPR,2,DPRD Kota Pematangsiantar,1,Drama,1,Dunia,1,Duterte,1,Dwi,1,Elit,1,Emas,1,Eris,1,ESDM,1,Essai,3,Fakultas Kehutanan,1,Fandis,1,Fase,1,Feminin,1,Feminis,2,Feminism,1,fenomena,1,FIFA World Cup 2018,1,Film,3,Film Porno,1,Filsuf,1,Finansial,1,Forum Orang Muda Dunia,1,Fotografi,1,Fransiskus,1,Freeport,1,Frengki Simamora,2,Friska Sitorus,2,Fun Walk,1,G30S PKI,1,Game,1,Garuda,1,Gaya Hidup,1,Gender,1,Genre Teks,1,Gereja,2,GMKI,1,Goethe-Institut Indonesien,1,Gubernur,1,Guru,1,Hak Asasi Manusia,1,HAM,4,Harakiri,1,Harapan,1,Hari,1,Hari Bumi,1,Hari guru,1,Hari Pahlawan,1,Hati Gajah,1,Hebei,1,Hegemoni,1,Henry Golding,1,herbal,1,Hindu,1,hoaks,2,Hoax,3,Holiday,1,Hong Kong,1,HUKUM,1,Human Rights,1,Human Trafficking,1,Hungary,1,hutan,2,Hymne,1,ID42NER,1,Ignasius Jonan,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,1,Imunitas,1,Indonesia bangkit,2,informasi,2,Introver,1,ISKA,1,Istri,1,Jakarta Pusat,1,Jambi,1,Jaya,1,Jepang,1,JK,1,Joker,1,Jokowi,2,Jomblo,1,Kabupaten Sintang,1,Kalbar,1,Kalimantan Barat,2,Kampanye Sosial,1,Karakter,1,Kartini,1,kasih,1,Katakanlah,1,Katolik,3,keadilan,2,Kebosanan,1,Kecanduan,1,Kecelakaan Pesawat,1,Kejaksaan Negeri Sinatar,1,Kekerasan Anak,2,Kekerasan Polisi,1,Kekerasan Seksual,2,Kelompok Cipayung,2,Keluarga,3,Kemeristekdikti,1,Kemiskinan,1,Kepemimpinan,1,Keperawanan,1,Kerabat Antropologi,1,Kerja Jaringan,2,Kesepian,1,Kita Indonesia,2,Kita_Indonesia,1,Kitabisa,1,KMK,1,KMK USI,1,KNPI,2,KNPI Siantar,2,Komda III,2,Kominfo,1,Kompas,1,Kompasiana,1,Komunitas,1,Konferensi Studi Nasional,1,Konflik,1,Konsumtif,1,Konten Negatif,1,Kontribusi,1,Korupsi,7,Koruptor,1,Kostulata,1,Kota,1,Kota Pematangsiantar,2,KPK,8,KPKR,1,Kreatif,1,Kritik Sastra,6,KSA,1,KSN,3,KSR,2,Kuala Namu,1,Kufur,1,KUPIKIR,2,Kurnia Patma,2,KWI,2,Larantuka,1,LDKM,1,Lem Aibon,1,Lingko Ammi,1,Liovina,1,Literasi,3,LKK,1,Lomba Cipta Opini,1,Low Budget,1,LPDP,2,Luka,2,Lukisan,1,Lut_q,1,MABIM,1,Madura,1,Mahasiswa,5,mahasiswa katolik,1,maliku,1,Maluku,1,Manusia-manusia tidak berguna,1,Marz,1,Maumere,1,MDGs,1,Media online,1,Media Sosial,3,Membaca,6,Meme,1,Menangis,1,Menkominfo,1,Menristekdikti,1,Menulis,7,Mesir,1,Messi,1,Messiah,1,Migran,1,Milenial,2,Millennial,1,Minder,1,Mohctar Lubis,1,Moral Negara,1,Moralitas Negara,1,Mother Earth,1,MPAB,7,Muda,5,Myanmar,1,Nagakeo,1,Napza,1,Narkoba,1,Nasional,1,Natal,3,Nawa Cita,1,Nias,1,Nilai-nilai,1,Noam Chomsky.,1,Nommensen,1,Novel,1,NTB,1,NTT,3,Nyai Ontosoroh,1,Opening Ceremony,1,Opini,73,Orang Muda,4,Organisasi,4,Ormas,1,Pacaran,1,Pagi Bening,1,Pahlawan,1,Palopo,1,Pancasila,2,Papua,4,Partai Politik,1,Passport,1,Patriarkis,1,Paus,1,Paus Fransiskus,1,Pedagang,1,Pelantikan,3,Pelantikan Anggota Baru,1,Pelatihan jurnalistik,3,Peluang,1,Pematangsiantar,5,Pembelajaran Kooperatif,1,Pemberantasan,1,Pemerintah,1,Pemilu,1,Pemimpin,2,Pemko pematangsiantar,1,Pemuda,5,Pemuda Milenial,1,Pemudi,1,Pendidikan,4,Pendidikan Indonesia,2,pengabdian,1,pengamat,1,Pengantar,1,Penjajahan,1,Penonton,1,Penulis,1,Peradaban,1,Perang,1,Perbedaan,1,Percaya Diri,1,Perempuan,3,Perjuangan,1,perkebunan,1,PERPPU,2,Persimpangan,1,Pesan Instan,1,Pesawat,1,Pewarta,1,Philosophy Award,1,Pilpres,1,PMKRI,47,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Cab. Palopo,1,PMKRI Cab. Pematangsiantar,5,PMKRI CAB.PEMATANGSIANTAR,8,PMKRI Cabang Bengkulu,1,PMKRI Cabang Kupang,1,PMKRI cabang maumere,1,PMKRI cabang Pematangsiantar,3,PMKRI Cabang Tondano,1,PMKRI Cabang Yogyakarta,1,PMKRI Manokwari,1,PMKRI Pematangsiantar,6,Politikus,1,Politk,1,Pontianak,2,Pop,1,Portugal,1,PPDKS,1,Prabowo,1,Prancis,1,Presiden,1,Pribumi,1,PSI,1,psikologi,1,Puisi,22,Pulang,2,Pulang Kampung,1,Qiana,1,Quilt,1,R. Wahyu Handoko,1,Radikal,1,Radikalisme,2,RAKERCAB,1,Rasisme,1,Refleksi,2,Refleksi Sumpah Pemuda,1,Reformasi,1,retreat,1,retret,1,Reuni,1,Review Buku,2,Revisi UU KPK,2,Riview,1,Robertus Dagul,1,Rohingya,2,Romo Prof. DR. Franz Magnis-Suseno,1,Ronaldo,1,Ruang Publik,1,Sahabat,1,Sangge-sangge,1,SBY,1,SDA,1,SDGs,1,SDM,1,SDN Nggoang,1,Sejarah,1,Sejawat,1,Sekolah,1,Seks,1,Selvi,1,Seminar Nasional,3,Sensory Ethnography,1,serai,1,Shelter,1,SiaranPersKemenristekdikti,1,sibuk,1,Sihaporas,1,Simalungun,2,Sinetron,1,SJ,1,sm3t,1,Sosdodihardjo,1,Sosial,3,Spirit,1,Sriwijaya Air,1,Stadium General,1,Studium Generale,1,Study Tour,1,Study Tour Ke Tiongkok,1,Sukses,1,Sulawesi Utara,1,Sumpah Pemuda,2,Surat,1,Surat Terbuka,2,Surya Tjandra,1,Suster,1,Sydney Opera House,1,Taiwan,1,Taruna Merah Putih,1,Teater Arsip,1,Teater Kecil,1,Tembok,1,Temu Pemuda Lintas Iman Kalbar,1,TEPELIMA,1,Thomas,1,Tiga,1,TIM,2,Tiongkok,1,TMP,1,Tomson,4,Tomson Sabungan Silalahi,8,Transformasi,2,Tri Hari Suci,1,Trip N Vlog,1,TRIP N VLOG #PULANG KAMPUNG,1,Tungku Batu,1,UGM,1,UNIPA,1,Universitas HKBP Nommensen,1,Universitas pakuan bogor.,1,Universitas Simalungun,1,Universitas Tanjungpura,1,UNJ,1,Urban,1,Uruguay,1,UU MD3,1,Valentine,3,Vatikan,2,Vatkian,1,Veteran,1,Visi,1,Vox Point,1,wacana,2,walikota pematangsiantar,1,wanita,1,War On Drugs,1,Wartawan,1,whatsapp,1,WiFi,1,World Youth Forum,1,WYF2017,2,Yesus,1,YLBHI,1,Yogen,7,Yogen Sogen,2,Yogyakarta,1,Young Entrepreneurship,1,Zaman Now,1,
ltr
item
katakanlah: Independensi Tubuh KPK Setelah UU Nomor 30 Tahun 2002 Direvisi
Independensi Tubuh KPK Setelah UU Nomor 30 Tahun 2002 Direvisi
Revisi UU KPK nomor 30, independensi tubuh KPK
https://1.bp.blogspot.com/-JzakMzCDWTg/XYchLWXyrxI/AAAAAAAAAjs/94TLJK0Eud81nqFRa_ceHrJvl-KxBqLWwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20190922-WA0016.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JzakMzCDWTg/XYchLWXyrxI/AAAAAAAAAjs/94TLJK0Eud81nqFRa_ceHrJvl-KxBqLWwCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20190922-WA0016.jpg
katakanlah
https://www.katakanlah.com/2019/09/independensi-tubuh-kpk-setelah-uu-nomor.html
https://www.katakanlah.com/
https://www.katakanlah.com/
https://www.katakanlah.com/2019/09/independensi-tubuh-kpk-setelah-uu-nomor.html
true
8814382905702038148
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All rekomendasi LABEL arsip CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy