Pilkada Tidak Langsung dan Rasa Curiga Yang Masuk Akal

 

Foto: Kristof A. Duha*

Akhir-akhir ini Indonesia terasa tidak sedang baik-baik saja. Bukan cuma karena harga hidup yang makin mahal atau kepercayaan publik yang kian tipis, tapi juga karena muncul kembali wacana pilkada tidak langsung.

Isu ini tampak seperti diskusi teknis, padahal sesungguhnya menyentuh hal paling mendasar dalam demokrasi: siapa yang berhak memilih pemimpin?

Selama ini, hukum kita sudah cukup jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan UU nomor 7 tahun 2023. UU nomor 7 tahun 2023 megaskan bahwa pemilih adalah warga negara yang memenuhi syarat usia, status perkawinan, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. 

Bahkan TNI dan Polri secara tegas tidak dilibatkan dalam hak memilih. Artinya sederhana: urusan memilih pemimpin adalah hak sipil rakyat.

Karena itu, wajar jika publik bertanya-tanya ketika muncul wacana pilkada tidak langsung. Jika kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, lalu oleh siapa? Elite politik? Pejabat tertentu? Atau mekanisme lain yang jauh dari jangkauan warga biasa?

Pilkada langsung memang tidak sempurna. Biayanya besar, konfliknya nyata, dan praktik politik uang masih sering terjadi. Tapi setidaknya, dalam sistem ini, rakyat punya kuasa. meskipun kecil–menentukan arah daerahnya sendiri. Ada ruang untuk berharap, ada kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dianggap gagal.

Ketika pilkada tidak langsung diwacanakan, yang terancam bukan cuma mekanisme pemilu, tapi rasa memiliki rakyat terhadap pemerintahan. Demokrasi lalu menjadi urusan segelintir orang di ruang tertutup, sementara warga hanya diminta patuh pada hasilnya.

Dalih efisiensi kerap dipakai. Katanya, pilkada langsung terlalu mahal dan melelahkan negara. Tapi efisiensi seperti apa yang mengorbankan hak politik rakyat? Demokrasi memang tidak murah, tapi sejarah sudah cukup mengajarkan bahwa kekuasaan yang terlalu hemat suara rakyat justru mahal ongkos sosialnya.

Lebih berbahaya lagi, wacana ini menghadirkan rasa curiga yang masuk akal: apakah negara sedang lelah dengan kritik? Apakah partisipasi rakyat dianggap terlalu merepotkan? Jika rakyat tak lagi dilibatkan dalam memilih pemimpinnya, untuk apa mereka terus diminta percaya pada negara?

Ironisnya, rakyat tetap diwajibkan membayar pajak, mematuhi aturan, dan setia pada negara. Tapi ketika tiba pada hak paling dasar—memilih pemimpin—justru hak itu diperdebatkan untuk dipersempit.

Pilkada langsung adalah salah satu warisan penting reformasi. Ia lahir dari trauma panjang terhadap kekuasaan yang terlalu terpusat. Mengutak-atiknya tanpa keterlibatan publik hanya akan membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh.

Jika negara masih mengaku demokratis, maka satu hal seharusnya tidak ditawar: percaya pada rakyatnya sendiri. Tanpa itu, demokrasi tinggal nama, dan pemilu hanya rutinitas tanpa makna.

*Penulis merupakan mahasiswa Universitas Efarina dan anggota PMKRI Cabang Pematangsiantar