Rupiah Melemah, Siantar Lebih Parah; PMKRI Pematangsiantar Tuntut Pusat dan Daerah Bertanggung Jawab

 

Foto: Paulinus M. Gulo*

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas atas dua persoalan ekonomi yang kini menghimpit masyarakat: melemahnya nilai tukar rupiah di level nasional dan tingginya inflasi di Kota Pematangsiantar yang jauh melampaui rata-rata nasional.

Pada Juni 2026, nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, angka yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Sejak awal 2026, rupiah telah terdepresiasi lebih dari 7 persen, menjadikannya salah satu mata uang yang melemah paling dalam di Asia. Pelemahan ini adalah hasil akumulasi tekanan: suku bunga The Fed yang tinggi, kekhawatiran fiskal domestik, hingga gejolak geopolitik global.

Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dinilai terlambat merespons, dan rakyat kecil-lah yang membayar harganya, melalui lonjakan harga barang impor, biaya produksi yang membengkak, dan daya beli yang terus terkikis.

Data resmi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar mencatat inflasi tahunan Kota Pematangsiantar pada Mei 2026 mencapai 5,14%, jauh melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5% (target tengah 2,5%). Sebagai pembanding, inflasi nasional periode yang sama hanya 3,08%, masih dalam koridor aman. Pematangsiantar sudah 1,64 poin di atas batas maksimal yang ditoleransi. Secara bulanan, inflasi tercatat 1,29%, dengan penyumbang terbesar tomat (0,34%), cabai merah (0,11%), dan bawang merah (0,07%). Pola ini berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang berarti.

Di balik angka-angka itu ada ibu rumah tangga yang memangkas lauk keluarganya, pedagang kecil yang mengurangi stok, dan mahasiswa yang memilih antara makan atau membeli buku. Kelompok 40% rumah tangga berpendapatan terendah paling telak terdampak, karena 60 hingga 70 persen penghasilan mereka habis hanya untuk kebutuhan pangan.

"Kami melihat langsung bagaimana warga Pematangsiantar berjuang di tengah harga yang terus naik. Inflasi 5,14% bukan angka biasa, itu jeritan nyata dari pasar-pasar tradisional kita. Dan ketika rupiah jatuh ke Rp18.000, itu bukan hanya berita di televisi, itu beban nyata yang ditanggung setiap warga yang membeli bahan bakar, tepung, dan minyak goreng," tegas Paulinus Mersiwince Gulo, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pematangsiantar.

PMKRI Pematangsiantar menilai respons Pemerintah Kota selama ini hanya bersifat kosmetik. Pasar murah dan urban farming skala kecil meredam gejolak sesaat tanpa menyentuh akar persoalan. Ketergantungan Pematangsiantar pada pasokan pangan dari Simalungun, Karo, dan Batubara tidak pernah serius ditangani, sehingga setiap kali pasokan terganggu, harga langsung melonjak.

"Sudah terlalu lama Pemko bermain di permukaan. Yang kami tuntut adalah kebijakan struktural: perkuat contract farming, bangun cadangan pangan kota, kendalikan distribusi, dan lindungi daya beli warga secara sistematis. Jangan tunggu inflasi meledak dulu baru bergerak," desak Paulinus.

PMKRI Pematangsiantar mendesak Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia untuk segera memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal secara terpadu guna menstabilkan nilai tukar rupiah dengan intervensi yang tegas dan terencana, bukan reaktif. Kebijakan pengendalian inflasi nasional juga harus benar-benar menjangkau daerah yang inflasinya melampaui batas atas target, termasuk Pematangsiantar. Program ketahanan pangan nasional perlu diperkuat agar berdampak nyata pada stabilisasi harga di pasar lokal, dan pembiaran terhadap pelemahan daya beli kelompok rentan akibat ketidakstabilan moneter yang berlarut-larut harus segera dihentikan.

PMKRI Pematangsiantar juga secara khusus mendesak Pemerintah Kota untuk segera menyusun peta jalan ketahanan pangan yang terukur dan berbasis data, memperluas program contract farming komoditas strategis secara signifikan, membangun sistem pemantauan harga pasar secara real time yang dapat diakses publik, serta memastikan anggaran pengendalian inflasi dalam APBD digunakan secara efektif dan transparan.

"PMKRI Pematangsiantar tidak akan berhenti di diskusi ini. Jika Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota tidak segera merespons dengan kebijakan yang nyata, kami siap mengambil langkah advokasi yang lebih kuat. Ini bukan ancaman, ini adalah tanggung jawab kami sebagai organisasi yang berpihak pada rakyat kecil," pungkas Paulinus.

PMKRI Pematangsiantar menegaskan bahwa krisis nilai tukar rupiah dan tingginya inflasi lokal adalah dua sisi dari satu persoalan yang sama: ketidakmampuan negara dari pusat hingga daerah dalam melindungi daya beli rakyatnya. Organisasi ini berkomitmen untuk terus hadir, tidak hanya di ruang diskusi, tetapi di tengah masyarakat yang paling merasakan dampaknya.(*)