Paradigma pembangunan Kota Berbasis Masyarakat

Foto Koleksi Pribadi

Oleh: Okto N. T.*

           Berbicara mengenai negara Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten 415, kabupaten administrasi (1), kota sebanyak 93 dan kota administrasi berjumlah 5 dalam 34 Provinsi sedangkan terdapat pulau sebanyak 17.504 dalam wilayah kedaulatan NKRI menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dimana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Selain itu negara Indonsia dikenal dengan negara maritim juga memiliki potensi-potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki setiap daerah beragam-ragam, namun potensi hanyalah potensi kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Kondisi nyata pada saat pasca perencanaan menemui beberapa kendala serius akibat kurang memadai konsep perencanaan pengelolaan di barengi sumber daya manusia yang belum siap serta perilaku birokrasi yang kurang menunjukan semangat pelayanan dan pengabdian kepada rakyat. Beberapa problem ini akan menghambat perkembangan suatu kota, lebih dari itu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang kini hanya menjadi slogan para politisi-politisi yang hendak menduduki kursi pemangku kepentingan.

           Sebelum beranjak lebih jauh, penulis mengajak pembaca untuk memahami pengertian kota menurut KBBI, kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat; daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Kota menurut UU Penataan Ruang  No. 26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan pengertian ini semoga pembaca bisa memahami arah perkembangan kota di Indonesia.

          Problem yang dihadapi kota-kota Indonesia saat ini bermacam-macam di antaranya masalah pembangunan dan perencanaan kota. Memang beberapa tahun terakhir ada pakar yang menyebut beberapa kota mulai ditata dengan baik, salah satunya adalah kota Solo yang akhir-akhir ini hidup dan berkembang pesat dan telah dikenal luas serta mendapat pengakuan internasional. Kota ini melakukan program dalam bidang pembangunan perumahan, permukiman dan penataan kota lebih awal dibanding dengan apa yang dicanangkan The United Nations Human Settlement programme (UN Habitat), hal ini tercetus di sela-sela Senior Officials meeting (SOM) pada Asia pasific Munisterial Conference On housing and urban development (APMCHUD) di Solo 21-23 Juni 2010 yang dihadiri oleh utusan dari berbagai negara di bidang permukiman (Paulus Hariyono, 2010). Dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa kota-kota yang ideal berhasil minimal dapat membebaskan diri dari persoalan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. Secara fisik, kota dapat dilihat dengan indra manusia, seperti : (1) indra penglihatan, yang mampu menikmati isi kota secara estetis dan nyaman dipandang (tidak terlihat lingkungan kumuh, lalu lintas yang semrawut/tidak teratur, tempat kebanjiran, penataan PKL yang kurang tertata, dan pengemis yang berkeliaran); (2) indra pendengaran, melalui indra ini tidak ada kebisingan kota; (3) melalui indra penciuman, tidak ada bau-bau yang tidak sedap; (4) melalui indra peraba (kulit), suhu udara yang terasa nyaman; (5) melalui indra pencecap, orang tidak kelaparan bahkan mampu betah tinggal di suatu kota karena ciri khas masakannya yang lezat dan murah.Secara sosial ekonomi, masyarakat kota memiliki pendapatan yang cukup dan tempat tingggal yang nyaman dihuni secara humanis.

           Tampaknya imajinasi di atas sangat mudah tetapi pada kenyataannya tidak semudah mengimajinasikannya. Realitas kota-kota di Indonesia pada umunya berkembang seperti tak terkendali dan tidak jelas wajahnya, yang terjadi masyarakat hanya bisa mengagumi kondisi kota-kota di luar negeri, khususnya kota-kota yang maju di negara yang maju seperti China, Singapura, dan Kuala Lumpur. Dibutuhkan imajinasi tinggi untuk membangun kota menjadi kota yang maju karena pada implikasinya biasanya mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Pembangunan kota perlu melihat kemajuan pembangunan kota-kota di negara maju lalu menyesuaikan dengan karakteristik setiap kota yang berkembang di seluruh Indonesia. Karena konsep kota di negara maju belum tentu dapat diterapkan di Indonesia, sehingga tolak ukur pembangunan kota mengikuti tolak ukur yang digunakan dinegara maju. Seperti Kata Sun Tzu ‘strategi perang’,  “untuk memenangkan perang orang harus mampu mengenal diri sendiri dan lawan”. Tidak asal maju melainkan penuh dengan pertimbangan. ‘Diri sendiri artinya mengetahui kelemahan dan kelebihan kota di daerah sendiri’ kemudian ‘lawan atau pesaing’, kita dapat memahami potensi dan kendalanya.

           Berbicara mengenai pembangunan kota, tidak lepas dari tujuan pembangunan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan hasil pembangunan dan campuran pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan hasil pembangunan (Paulus Hariyono, 2010).   Pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki indikator pada kapital dan ‘konsumsi massal’ yang tinggi. Orang kadang-kadang mempertanyakan, apakah konsep masyarakat ‘konsumsi tinggi’ sungguh-sungguh merupakan tujuan pembangunan? Mengapa perubahan itu harus terjadi? Tolak ukur konsumsi massal yang tinggi adalah pendapatan nasional atau pendapatan per kapita tinggi. Ada kecenderungan pemerintah berusaha merangkul kelompok orang yang memiliki kapital agar semaksimal mungkin mengejar tingkat ekonomi tinggi. Masyarakat yang mempunyai kemampuan kapital dipacu untuk meningkatkan ekonomi tinggi, sehingga cenderung mendapatkan prioritas. Menurut para ahli ekonom, dikenal dengan istilah trickle down effect maksudnya adalah bila pertumbuhan ekonomi tinggi berjalan, akan ada sebagian kapital dan pendapatan yang diteteskan ke bawah. Tetapi dugaan ini meleset para kapitals semakin memperbesar ‘bola salju’-nya (baca : kapital). Sebaliknya, masyarakat yang lemah kemampuannya cenderung tidak mendapatkan perhatian pemerintah dan tergilas oleh bola salju itu. Akibatnya terjadi ketidakmerataan kesehjateraan masyarakat, kesenjangan sosial yang semakin meruncing, dan tentunya berimbas pada aspek kehidupan yang lain. Apa gunanya grafik saham yang sering dipertotonkan tapi masih belum sejahtera kaum mayoritas masyarakat. Sehingga perlu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan hasil pembangunan dengan berbasis kepada masyarakat kelas menengah ke bawah serta pelaku usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) dan perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia maupun meningkatkan kualitas hidup manusia mayoritas masyarakat bukan minoritas masyarakat. Yang miskin tetap miskin sedangakan kaya makin kaya.

           Terwujudnya kota yang ideal secara fisik, ekonomi dan sosial dibutuhkan tekad yang besar yang sama antara pemerintah dan masyarakat/stakeholder. Tanpa kerjasama yang baik, akan terjadi tarik ulur kepentingan yang pada akhirnya akan melemahkan koordinasi. Kota Solo berhasil membangunan kotanya, di antaranya karena jajaran pemerintahannya, khususnya Walikota Joko Widodo waktu itu. Mampu membangun dialog turun ke bawah, butuh secara bersama-sama membicarakan permasalahan kota. Memberikan solusi kreatif dan inovatif untuk memecahkan permasalahan kota seperti yang terjadi di Singapura, mampu merubah masalah menjadi peluang. Sedangkan pemerintah dan masyarakat harus belajar dari kesalahan. Jangan sampai kesalahan yang sama diulangi kembali oleh pemimpin/Walikota setiap pergantian pasca penyelenggaraan pesta Demokrasi. Harapan penulis, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin masyarakat selanjutnya dapat mengemban amanah rakyat dan berani berpihak pada kaum tertindas, termarginalkan, dan kaum miskin kota.

           Bagaimana kondisi pembangunan di kota Bogor? Yang merupakan kota studi penulis. Apakah Kota Bogor sudah dikatakan kota yang ideal? Berdasarkan analisis, penulis menemukan masih banyak permasalahan di kota Bogor. Pada tahun 2016, Bogor merupakan kota ke-2 terburuk untuk berkendara di dunia setelah Cebu, Filipina menurut aplikasi navigasi dan lalu lintas Waze. Dengan indeks kepuasan di angka tertinggi 10, bogor mencatat indeks 2,1 dengan rengking 185 dari 185 kota di dunia. Indeks kemacetan 3,2 kualitas jalan 2,6 dan ekonomi sosial 1,1. Sedangkan kota Cebu rangking pertama dengan indeks kepuasan 1,1 atau terburuk  dari hal kualitas jalan, lalu lintas dan keselamatan. Peringkat ke-3 ada San Salvator di El Savador. Studi ini berdasarkan pada pengalaman 20 ribu pengguna aktif perbulan dari aplikasi Waze di 38 negara dan 235 kota yang menganalisa enam (6) faktor yaitu; lalu lintas, kualitas, keamanan jalan, servis pengemudi, sosial ekonomi, dan kebahagiaan serta saling bantu antar komunitas penggunaan Waze (CNN Indonesia, jumat 16/09/2016). Selain kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, di seputaran Kebun Raya Bogor (KRB) beberapa titik masih terpampang jelas kawasan permukiman kumuh dan bangunan liar serta bangunan tidak layak huni di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun lintasan CRL. Kemudian bangunan-bangunan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan yang masih menghiasi Kota Bogor hingga saat ini masih menjadi problem. Hal ini menunjukan akselerasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang belum optimal oleh intansi-instansi terkait. Dan cenderung pola pendekatan yang dilakukan ‘TOP DOWN’ bukan BOTTOM UP’.  Kenyataan bahwa kecenderungan perilaku birokrasi yang ‘nakal’ dan mudah diintervensi oleh penguasa modal menunjukan lemahnya sistem Birokrasi yang ada. Dari penulis semoga pemerintah dan masyarakat Kota Bogor bertekad kuat untuk bekerjasama dalam membangun kota yang BERIMAN (Bersih, Indah dan Nyaman) sesuai Visi-Misi Kota.

*Mahasiswa jurusan Teknik PWK UNPAK dan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Bogor 2016-2017

*ID LINE: 07101095